Telaah Kritis : Perbandingan Pengalaman Indonesia Turki dan Mesir

Dilaksanakan di CDCC, 21/11. Jakarta,

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi psang surut perjalanan sebagai sebuah Negara demokrasi. Salah satunya, sebagai bangsa yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia masih harus bisa mengatasi besarnya kesenjangan sosial dan ekonomi mengakibatkan mengentalnya masalah Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat meledak setiap saat akibat dipicu Pemilu atau Pilkada.

Karena kondisi itulah diyakinin, upayapengambilan kekusaan secara tidak sah melalui kudeta tidak akan perna hilang sama sekali di Indonesia.  Sama seperti yang terjadi di sejumlah Negara berpenduduk  mayoritas muslim lainnya. “ di Indonesia, lima sampai 10 tahun mendatang, peluang kudeta masih terbukan, “ kata praktisi dunia Islam, Muhammad Najib.

Diingatkan, kudeta bisa terjadi di Indonesa jika memenuhi dua syarat, yakni terjadi penurunan ekonomi secara terus menerus dan terjadi kericuhan konstelasi pemeilihan pemimpin dalam pesta demokrasi, “ Kalau ekonomi sulit, justru akan memberikan peluang kepada militer, “ ucapnya. Dijelaskan, demoktratisasi dunia islam mulai muncul pasca perang dunia ke-2 setelah banyak Negara muslim terbebas dari kolonialisme. Indonesia, sebagai salah satu bangsa berpenduduk mayoritas muslim pun mulai mengimplementasikan demokrasi pada tahun 1945.

Dalam perjalanannya, dua kali mengalami arus balik demokrasi tidak membuat bangsa Indonesia menjadi jera. Terakhir, reformasi 1998  sebagai upaya demokrtatisasi mutakhir pun masih mengalami banyak ujian dan belum mencapai tahap konsolidasi demokrasi. Dijelaskan, pertarungan dalam memperebutkan ekkeuasaan dari berbagai kekkuatan politik datang silih berganti di Indonesia. Begitu juga Negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya Turki sejak tahun 1923 Namun demikian , kekuaan politik yang bertumpu di atas pondasi civil society pada akhirnya terfragemntasi emnajdi dua kelompok besar, yakni nasionalis religious dan nasionalis sekuler. Konstelasi dari kedua kelompok inilah yang kadang menggoda intervensi militer sebagai kekuatan ketiga, baik karena diundang maupun tidak diundang oleh salah satu kekuatan politik yang ada. “ Akhirnya terbentuk pola umum dimana tiga kekeuatan politik selalu bersaing. Yaitu nasionalis religious, nasionalis sekuler, dan militer, “ Ucapnya.

Di Indonesia sendiri terjadi kompromi diantara tiga kekuatan politik sehingga mendapatkan tempat sendiri dalam system demokrasi modern. Di Turki, kemenangan  kelompok nasional religious melalui Pemilu memaksa kelompok nasionalis sekuler menjadi oposisi dan kelompok militer kembali ke barak. Namun sebaliknya, di mesir, kelompok militer menyingkirkan menyingkirkan kelompok nasionalis religious dan nasionalis sekuler. “ harus di akui, baik Indonesia maupu Turki sendiri saat ini tengah berjuang menuju tahapan konsolidasi demokrasi. Keduanya mengenyampingkan kekuatan kelompok militer, “ kata Najib. Menurutnya, dalam hubungann Islam dan Negara, antara Indonesia, Turki dan Mesir menempuh jalan yang berbeda. Mesir menempatkan Islam sebagai sumber dari pada semua sumber hukum. Turki memisahkan sama sekali agama dan Negara dan Indonesia memilih jalan tengah, yakni agama masuk dalam konstitutsi (Pancasila dan UUD 45) namun tidak disebutkan secara eksplisit satu agama tertentu. “ Pilihan ini memiliki implikasi politis maupun hukum dimana semua agama mendapatkan perhatian danperlindungan yang sama dari Negara. “ Jelasnya. Guru Besar Ilmu Politik Univesitas Inslam Negeri (UIN) Jakarta. Bahtiar Effendi menjelaskan, hingga saat ini Indonesia  belummemiliki landasar moral dan etika dalam praktir pemahaman demokrasi. Tidak heran, demokrasi di Indonesia baru sebatas demokrasi “ winner take all” , dimana pemenang  pesta demokrasi mengambil semua dari yang kalah tanpa adanya akomodasi ke pihak yang kalah. “ Kuncinya adalah akomodasi, secara substantive dan moralitas harus mengakomodir yang kalah. Karena yang kalah juga mendapatkan mandate dari rakyat, “ Kata Bahtiar Effendi.

Dalam menjalankan Negara demokrasi di Indonesia, Bahtiar Effendi juga mengingatkan agar pemangku kepentingan tidak menigngalkan pesan founding father bangsa, Ir. Soekarno bahwa demokrasi di Indonesia adalah demoktrasi gotong royong. Demoktrasi gotong rogyong dicetuskan bukan tanpa sebab. Mengingat, bangsa Indonesia didirikan dari berbagai macam latar belakang suku , agama, ras, dan antar golongan. Hanya dengan demokrasi gotong royong, bangsa Indonesia akan bisa bertahan dari goncangan politik apapun.