Indonesia Dinilai Belum Lepas dari Isu Sektarian sejak Merdeka

R. Alpha Amirrachman, Ph.D, Executive Director of CDCC

R. Alpha Amirrachman, Ph.D, Executive Director of CDCC

Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), R. Alpha Amirrachman menilai Indonesia tidak bisa melepaskan isu sektarian sejak merdeka.

Di era reformasi, pengelompokan masyarakat justru kian menguat. “Identitas lokal menguat begitu masif,” kata Alpha saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2016).

Menurut Alpha, menguatnya identitas lokal mengindikasikan perbincangan tentang kebangsaan belum selesai.

Sehingga terkesan masyarakat masih mencari jati diri melalui penguatan identitas lokal.

“Untungnya kita masih punya bahasa Indonesia untuk menyelamatkan bangsa sampai saat ini. Satu hal itu menyebabkan kita masih ketinggalan dengan China dan India. Sedangkan di Indonesia, pikiran dan energi habis mengurusi isu sektarian,” ucap Alpha.

Alpha bercerita, suatu ketika ia bertanya kepada salah seorang siswa di sekolah formal mengenai asal usul si murid. Ia mendapatkan jawaban tentang daerah asal dan agama.

“Jawabnya asal usul suku, agama. Di sekolah lain saat saya tanya, mereka jawab sebagai orang Indonesia. Di sekolah itu kepemimpinannya tanpa pandang suku dan agama sehingga identitas kebangsaan menguat,” ujar Alpha.

Menurut Alpha, kepemimpinan nasional perlu mengedepankan kepentingan bangsa agar tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, konflik yang tercipta dari aksi radikalisme akan bisa dihindarkan.

Sebelumnya, Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan.

Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya.

Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Dan hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Bicara Toleransi Beragama di Depan Tokoh Lintas Agama

KAPOLRI - Jenderal Pol. DR. H. M. Tito Karnavian, M.A.

Dialog Bersama KAPOLRI – Bapak Jenderal Pol. DR. H. M. Tito Karnavian, M.A., 4 Agustus 2016

Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara soal toleransi antar umat beragama. Tito mengajak seluruh tokoh agama untuk memperkuat toleransi agar konflik dapat terhindarkan.

“Mengenai toleransi agama, ini jadi persoalan di negara kita, di negara atas dasar bineka tunggal ika. Tapi sekitar sudah 70 tahun merdeka, masih banyak permasalahan soal itu,” kata Tito.

Tito menyampaikan ini saat menjadi pembicara utama dalam acara ‘Dialog Bersama Kapolri’ yang digelar Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) di kantor CDCC, Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Din Syamsuddin dan tokoh lintas agama lainnnya hadir dalam acara itu.

Tito menuturkan, soal yang menyangkut toleransi dan kerukunan agama seharusnya sudah selesai setelah Indonesia 70 tahun merdeka. Namun disayangkan terjadi kembali.

“Di satu sisi kita ingin membangun kerukunan beragama, tapi kita berhadapan dengan demokrasi liberal yang bolehkan kebebasan ekspresi, berserikat, mengeluarkan pendapat dan lainnya, jadinya semua bebas,” ujarnya.

Kata Tito, kebebasan itu termasuk bebas menjalankan agama menurut kepercayan masing-masing. Tapi kebebasan ini jadi ruang juga bagi kelompok lain untuk menyampaikan ketidaksukaannya.

“Konflik terberat dan paling bahaya adalah keagamaan, karena dianggap sebagai perintah Tuhan, jadi ada yang sampai berani mati,” ujarnya.

Namun begitu, kata Tito, lebih berbahaya lagi konflik politik dan ekonomi dikemas dengan agama. Hal itu masih terjadi di Indonesia.

“Iklim kebebasan ini mau dikemas seperti apa? kebebasan sebebas-bebasnya ditambah ada media sosial. kasus Tanjungbalai itu dari media sosial, bukan dari media konvensional. Jadi perlu solusi,” tuturnya.

Karena itu, kata Tito, ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian. Pertama, bagaimana menghadapi gelombang demokrasi yang mengarah ke liberal. Kedua, pilar-pilar yang menegakkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, agak meredup dalam praktiknya.

“Ini harus dikuatkan agar bisa tahan dari serbuan demokrasi liberal. Karena kalau tidak malah cerai berai,” tuturnya.
(idh/rvk)

Sumber: Detiknews.com

Tokoh Lintas Agama Minta Umat Kendalikan Diri, Kedepankan Kerukunan

Dialog bersama KAPOLRI, 4/8/16, (kiri) Jenderal Pol. DR. H. M. Tito Karnavian, M.A., (kanan) Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua CDCC

Dialog bersama KAPOLRI, 4/8/16, (kiri) Jenderal Pol. DR. H. M. Tito Karnavian, M.A., (kanan) Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, Ketua CDCC

Jakarta – Tokoh lintas agama menyesalkan terjadinya kerusuhan bernuansa SARA di Tanjungbalai, Sumatera Utama. Seluruh elemen diminta menjaga kerukunan agar peristiwa itu tidak terulang lagi di mana pun.

“Peristiwa Tanjungbalai kita menyesalkan dan mengecam segala kekerasan atas dasar dan bentuk apa pun yang tidak ada dalam agama-agama,” kata Chairman Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Din Syamsuddin.

Din menyampaikan ini dalam acara ‘Dialog Bersama Kapolri’ yang CDCC di kantor CDCC, Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Din Syamsuddin dan tokoh lintas agama lainnnya hadir dalam acara itu.

“Semua umat beragama di tanah air diimbau menahan diri, kendalikan diri, kedepankan kerukunan. Peristiwa Tanjungbalai ini jangan terulang kembali di tempat-tempat lain,” sambungnya.

Selain itu, Din juga berharap agar Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru dapat mengayomi dan menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

“Kami yakin Pak Tito seorang Jenderal intelektual cendekiawan yang punya pengalaman panjang dan pendidikan tinggi, apalagi beliau kuasai tujuh bahasa,” ujarnya.

“Diharapkan tampilkan 3 fungsi utama Polri yaitu sebagai pelindung, pelayan dan pengayom, bahkan beliau tambahkan secara tidak resmi sebagai perekat bangsa,” urainya.
(idh/bag)

Idham Kholid – detikNews

Tangkal Radikalisme, Keragaman Budaya dan Agama Dapat Diajarkan di Sekolah

R. Alpha Amirrachman, Ph.D, Executive Director of CDCC

R. Alpha Amirrachman, Ph.D, Executive Director of CDCC

Jakarta – Keragaman agama dan budaya di Indonesia dapat diajarkan sejak dini di sekolah. Hal itu dinilai akan menciptakan sikap saling menghargai perbedaan di antara siswa, sekaligus melawan radikalisme.

“Dan memang alangkah baiknya di sekolah, orang Islam mengenal apa itu agama Kristen. Orang Kristen mengenal apa itu Islam,” kata Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) R Alpha Amirrachman saat dihubungiKompas.com, Selasa (2/8/2016).

Menurut Alpha, di samping memberikan pelajaran agama sesuai agama tiap siswa, sekolah dapat mengadakan sesi tersendiri untuk mengenal agama yang berbeda.

“Ya pertemuan di luar kelas untuk kenalkan agama yang ada. Mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi mengetahui, memahami dan akhirnya nanti akan menghormati,” ucap Alpha.

Alpha menuturkan, guru dapat memaksimalkan peran mata pelajaran kewarganegaraan dan sejarah dalam menunjukkan keragaman agama dan budaya yang terjalin di Indonesia.

“Di sekolah ada ekstrakurikuler. Jadikan kegiatan ekstrakurikuler sepeti Pramuka dan Palang Merah Remaja untuk bangun kebersamaan di samping dialog lintas agama,” ujar Alpha.

Sebelumnya, Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci.

Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya.

Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia.

Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukansweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat.

Hanya sebanyak 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Penulis : Lutfy Mairizal Putra
Editor : Bayu Galih
Kompas.com

CDCC

Intoleransi dan Radikalisme Dinilai Perlu Jadi Perhatian Pemuda di Ormas Keagamaan

CDCC

R. Alpha Amirrachman, Ph.D, Executive Director of CDCC

Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) R Alpha Amirrachman mengatakan, hasil riset Wahid Foundation tentang radikalisme perlu diantisipasi bersama.

Wahid Foundation menunjukkan Indonesia rawan dengan tindakan radikalisme dan intoleran, terutama di kalangan pemuda.

“Hasil riset itu menunjukan indikasi ke arah sana, yang walaupun mungkin dalam kenyatannya belum tentu akan terjadi. Indikasi itu perlu diantasipasi bersama,” kata Alpha saat dihubungiKompas.com, Selasa (2/8/2016).

Menurut Alpha, organisasi keagamaan, terutama sayap pemudanya, perlu memberi perhatian pada hasil riset tersebut.

“Mereka cukup aktif berperan di masyarakat. Mereka yang akan ambil alih kepemimpinan selanjutnya,” ucap Alpha.

Alpha berharap para pemuda lintas ormas agama saling bekerja sama. Kerja sama diharapkan tidak hanya berhenti pada dialog keagamaan, namun juga membahas isu yang menjadi perhatian bersama, seperti pendidikan dan lingkungan.

Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci.

Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya.

Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia.

Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukansweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Hanya 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Penulis : Lutfy Mairizal Putra
Editor : Bayu Galih
Kompas.com

Ego Kelompok berpotensi Pecah Umat

Halal Bi Halal 1437JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Din Syamsuddin mengatakan terdapat dilema dalam kemajemukan Indonesia. Menurut Din, terdapat ego kelompok yang menjadi potensi terjadinya perpecahan antar umat beragama.

“Kita harus bertekad kemajemukan sebagai kekuatan,” ujar Din, pada acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H oleh Indonesian Association For Religions & Cultures (IARC) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI), di Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (18/7) malam.

Dia mengajak agar kebersamaan terus dijaga. Baik kebersamaan atas dasar agama, suku dan etnik. Dia menuturkan kebersamaan harus menjadi pengalaman batin. Mantan ketua umum MUI dan PP Muhammadiyah itu juga menginginkan tidak ada kelompok yang ingin menang sendiri.

“Jangan ada yang ingin menguasai kelompok lain,” kata Din. Dengan menjaga kebersamaan, Din meyakini  komitmen nilai Pancasila akan tetap terjaga.

Di acara yang sama,  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengajak tokoh agama menjaga kebersamaan. Luhut tidak menginginkan konflik seperti negara-negara Timur Tengah terjadi di Indonesia.

“Kita di Indonesia kebersamaan perlu dipelihara, jangan terperosok seperti Timur Tengah,” kata Luhut.

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Achmad Syalaby

Din Syamsuddin Ajak Umat Islam Peduli Lingkungan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pengarah Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi (Siaga Bumi) Din Syamsuddin mengajak umat Islam untuk peduli terhadap lingkungan hidup.

“Manusia sebagai khalifah di muka

Din Syamsuddin

bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya serta tidak hanya memanfaatkannya saja,” ujar Din di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan inti dari Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat melalui kedamaian dan kasih sayang bagi bumi.

“Umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa yang seharusnya menjadi subjek sekaligus objek gerakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri dengan kesadaran akan hak serta kewajiban dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam,” tambah dia.

Ketua Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Hayu Prabowo, mengatakan MUI telah menetapkan Fatwa tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

“Salah satu ketentuan hukumnya adalah setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf,” jelas Hayu.

Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syari ataupun kebiasan umum di masyarakat. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Hayu menghimbau umat Islam di bulan Ramadhan untuk dapat menjaga alam dengan mengonsumsi sesuatu dari alam seperlunya.

Sekretaris Umum Dewan Penggerak Siaga Bumi, Alpha Amirrachman, menambahkan bahwa selain bernilai ibadah, kepedulian ini penting untuk memelihara kesehatan tubuh yang sekaligus menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab khalifah di bumi.

“Kita perlu menghindari konsumsi yang berlebihan, misalnya jangan makan hingga terlalu kenyang, (memilih, red) membeli makanan lokal, mengurangi makanan impor karena makanan impor memproduksi banyak sampah seperti energi penyimpanan dan transportasi. Umat Islam perlu meningkatkan kepedulian akan lingkungan hidup,” kata Alpha.

Editor: Suryanto | COPYRIGHT © ANTARA 2016

Obama sidesteps ‘genocide’ in new Armenia proclamation

President Barack Obama on Friday soothed a key foreign ally but antagonized some Americans with long memories, by issuing an annual proclamation commemorating the 1915 expulsion of Armenians from present-day Turkey that studiously avoids the term “genocide.”

In his eighth and final Armenian proclamation, Obama followed his past practice and that of previous presidents by finding synonyms for the word, which Armenian-Americans say is essential to an accurate description of what took place but that the Turkish government finds objectionable.

Obama used “Meds Yeghern,” an Armenian phrase sometimes roughly translated as “great catastrophe” or “great calamity,” to describe the events in commemorating their 101st anniversary. While Armenians consider the phrase essentially synonymous with “genocide,” it lacks the same global punch.

“Today we solemnly reflect on the first mass atrocity of the 20th century – the Armenian Meds Yeghern – when one and a half million Armenian people were deported, massacred and marched to their deaths in the final days of the Ottoman Empire,” the president said.

The White House issued Obama’s five-paragraph statement in advance of Armenian Remembrance Day, April 24. On that day in 1915, hundreds of Armenian intellectuals were arrested in Turkey and killed or exiled, the start of an eight-year-long mass ordeal.

“We honor the memory of those who suffered during the dark days beginning in 1915 – and commit to learn from this tragedy so it may never be repeated,” Obama’s statement said.

I have also seen that peoples and nations grow stronger, and build a foundation for a more just and tolerant future, by acknowledging and reckoning with painful elements of the past. President Barack Obama

But as with presidents including George W. Bush, Bill Clinton and George H.W. Bush before him, Obama drew far more attention for the word he didn’t use than for the words he’d polished and made public.

As a candidate, Obama had sought Armenian-American votes by endorsing the “genocide” term as appropriate for the events that lasted through 1923.

“We have learned that there is a difference between campaigning and governing,” Aram Hamparian, executive director of the Armenian National Committee of America, said in an interview.

An exception was Ronald Reagan, who on April 22, 1981, issued a proclamation citing “the genocide of the Armenians” that preceded the Holocaust.

“Recognition of the Armenian genocide could have been a proud part of (Obama’s) legacy,” said Rep. Adam Schiff, D-Calif. “Instead, this decision will be just another sad milestone in the struggle to prevent genocide by exposing genocide and its perpetrators.”

Hamparian, who met with White House National Security Council staff Thursday about the issue, likewise blasted Obama for “caving in to pressure from Turkey and betraying his commitment to speak honestly about the Armenian genocide.” Other activists said much the same.

“America deserves a president who speaks truthfully and condemns all genocides,” said Armenian Assembly of America Executive Director Bryan Ardouny, adding that “selective acknowledgment . . . is indefensible, sends the wrong message and hurts U.S. credibility.”

In past debates, genocide-resolution critics have cautioned that the language could inject uncertainty into a restive region and strain relations with a strategically placed NATO ally. American warplanes make heavy use of Turkey’s Incirlik Air Base.

The country also is a serious customer of the U.S. defense industry, which further strengthens its hand. Last year, for instance, the Obama administration approved selling $70 million worth of “joint direct attack munitions” and $310 million worth of upgrades for the Phalanx ship defense system.

The Turkish opposition – echoed by some U.S. diplomats, military leaders and corporate executives – has also helped block congressional Armenian genocide resolutions for years. The latest House of Representatives resolution – introduced 13 months ago, with 66 co-sponsors – has still not had a hearing.

In 2000, then-Rep. George Radanovich, who represented much of the Fresno, California, area, came close to getting a genocide resolution to the House floor. But then-Speaker Dennis Hastert, R-Ill., yanked it, at the request, Hastert said, of the Clinton administration. Hastert subsequently joined a lobbying firm paid $35,000 a month by Turkey.

Michael Doyle: 202-383-0006, @MichaelDoyle10

Kenalkan Budaya Armenia, Dubes Anna Sempat Cekcok

Public Lecture of CDCC

Public Lecture of CDCC: “Armenia dan Armenians: History, Culture and Tradion” 22/4/16

JAKARTA – Centre for Dialogue and Cooporation Among Civilizations (CDCC) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Armenia mengadakan acara yang bertema “Armenia dan Armenians: History, Culture and Tradion” pada Jumat (22/4/2016). Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kultur, sejarah, dan tradisi masyarakat Armenia.

Acara ini dihadiri oleh Dubes Armenia, Anna Aghadjanian; Ketua CDCC, Prof. Dr. Din Syamsudin; perwakilan dari Turki; perwakilan pemerintah Indonesia dari berbagai unsur; dan sejumlah awak media.

Armenia yang berbatasan dengan Turki, Georgia, Azerbaijan, dan Iran tercatat secara resmi sebagai Negara Kristen pertama di dunia. Dubes Armenia, Anna Aghadjanian memperkenalkan tempat bersejarah, daerah wisata, kebudayaan, bahasa, dan tari unik khas bangsa Armenia.

Selama ini, antara Pemerintah Indonesia dan Armenia diketahui telah menjalin sejumlah kerja sama yang melibatkan berbagai unsur dalam bidang akademik, parlemen, ekonomi, dan obat-obatan. Kedua negara juga telah melakukan ekspor dan impor, terutama dalam bidang kopi dan peralatan rumah tangga.

Sempat terjadi perdebatan antara Dubes Armenia dengan perwakilan Turki. Hal ini dipicu oleh pernyataan Anna Aghadjanian yang mengatakan bahwa Kerajaan Turki Ottoman melakukan genosida terhadap masyarakat dan menghancurkan gereja di Armenia.

Dialog yang diadakan CDCC sempat mengalami ketegangan akibat seorang mahasiswa Tajikistan bernama Bahroem secara diam-diam mengedarkan buku yang disebut sebagai Dubes Armenia sebagai “Buku Propaganda”. Buku tersebut diduga berisi bacaan sensitif yang membahas konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang saat ini sedang terjadi di Nagarno-Karabakh.
(FIK)

Sumber: Okezone.com

Ini yang Diakui Dunia Barat soal Indonesia

Dialogue on Civilisation

Dialogue on Civilisation

Amerika Serikat dan Uni Eropa mengakui peran Indonesia dalam mengintegrasikan kemajemukan suku, budaya, dan agama secara damai. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Penasihat International Peace Foundation, Prince Alfred.

“Hal yang penting bagi Uni Eropa, AS, dan dunia bahwa kita harus belajar dari Indonesia, karena berhasil memainkan peran yang sangat penting di kancah global. Sebagai contoh, dalam mengintegrasikan masyarakat yang beragam,” kata Alfred, di The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisation (CDCC), Jakarta, Rabu 13 April 2016.

Menurut dia, untuk menekan paham terorisme dan radikalisme yang terus tumbuh di berbagai negara di dunia, perlu dilakukan dialog dan edukasi kepada generasi muda. Upaya ini agar dapat menyalurkan aspirasi mereka serta meredam potensi konflik secara fisik.

“Dialog secara mendalam dan edukasi kepada generasi muda diperlukan untuk membantu membentuk jati diri mereka dan meredam potensi konflik,” ujarnya.

Dengan melibatkan generasi muda, Alfred melanjutkan, baik dalam dialog pemerintahan maupun diskusi perdamaian, maka dapat membantu generasi muda tersebut berdamai dengan setiap individu.

Ketika dihadapkan dengan sekelumit isu pluralisme, Alfred juga mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sanggup menyatukan begitu banyak permasalahan.

“Indonesia secara mendasar telah menghadapi begitu banyak potensi konflik, namun sanggup mendorong perdamaian ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” ungkapnya.

Lazuardhi Utama

Laporan: Dinia Adrianjara

VIVA.co.id