Islam Wasathiyah dalam Perspektif Politik

Islam Wasathiyah dalam Perspektif Politik

Dr. Muhammad Najib

Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization),
mantan Anggota Komisi I DPR RI

***

Dalam Al Qur’an surah Albaqarah ayat 143 Allah menegaskan bahwa Ummat Islam dijadikan sebagai ummatan wasathan. Secara harfiah kata wasat atau wasathan atau wasathiah berarti posisi tengah atau sikap moderat. Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir memaknainya : Islam yang dalam beragama menampilkan sikap tidak ekstrem (ghuluw), sehingga membentuk Muslim yang berakhlak mulia, damai, toleran, dan bermuamalah dengan siapa pun secara makruf.

Dalam kontek politik Indonesia sikap ini secara konsisten dan cerdas dipelopori oleh H.O.S.Tjokroaminoto saat memimpin Syarikat Islam (SI). Walaupun tegas menggunakan nilai-nilai Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan, ia tidak menutup pintu terhadap gagasan atau pemikiran lain yang memiliki tujuan sama. Ia juga tidak menolak untuk berdialog dan berkomunikasi dengan sang penjajah. Tjokro dalam pidato dan tulisan-tulisannya selalu menyandingkan kata merdeka dengan demokrasi, diikuti dengan sikapnya yang egaliter dan menentang feodalisme.

Karakter ini diikuti oleh murid-muridnya yang kemudian mengantarkan Indonesia memasuki gerbang kemerdekaan. Para founding fathers ini kemudian membangun rumah bangsa dengan fondasi yang kokoh yang dikenal dengan sebutan Pancasila dan UUD 1945. Bagi Ummat Islam Indonesia prinsip ini merupakan manibestasi dari  Islam Wasathiyah.

Organisasi-organisasi Islam yang tumbuh besar di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU, HMI, Persis, Alwasliyah, ICMI dsb bergerak dengan ruh ini dan prinsip ini.

Kini di era globalisasi dan era media sosial faham-faham yang datangnya dari berbagai negara menjadi tantangan bagi pelaksanaan Islam Wasthiyah di tanah air.

Pasca Reformasi tahun 1998 yang merupakan bagian dari proses demokratisasi menyebabkan terbukanya pintu bagi tumbuh suburnya berbagai faham Islam yang ekstrem. Hal ini menjadi ujian para ulama Indonesia.

Sejatinya kini Barat (sekuler) maupun Timur (Islam)  melihat Indonesia sebagai salah satu negara Muslim yang sukses dalam mengawinkan prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara, toleransi dalam mengelola perbedaan, dan menghirmati HAM dalam masalah kemanusiaan. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh politik maupun agama yang ingin belajar dari pengalaman Indonesia.

Tokoh-tokoh Islam yang kini berkumpul di Bogor melalui High Level Consultation of World Muslim Scholars On Wasathiyah Islam (HLC-WMS) sebagai upaya untuk menguatkan tekad bersama dan menyatukan langkah dalam rangka menciptakan dunia  dunia yang lebih damai, lebih ramah, dan lebih toleran Melalui Islam Wasathiah.

Perkiraan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H

Perkiraan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H

Oleh:

Dr. Muhammad Najib

Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization),
mantan Anggota Komisi I DPR RI

 

Setiap kali menjelang Ramadhan atau Idul Fitri muncul perdebatan di kalangan Ummat Islam. Ada dua kelompok besar yang muncul, yakni kelompok yang menggunakan metoda Hisab dan kelompok yang menggunakan metoda Rukyah. Metoda hisab mendasarkan penetapan Ramadhan dan Idhul Fitri berdasarkan perhitungan posisi bulan, sementara kelompok Rukyah menetapkannya berdasarkan pandangan mata terhadap posisi bulan. Kelompok Hisab menetapkan Ramadhan maupun Idhul Fitri jauh hari sebelum hari H-nya tiba, sementara kelompok Rukyah baru bisa memutuskannya pada hari H tiba.

Secara sederhana Hisab dimaknai sebagai perhitungan matematis dan astronomi untuk menentukan posisi Bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Sementara Rukyah dimaknai sebagai aktivitas mengamati visibelitas hilal(bulan sabit), yakni penampakan hilal pertama kali setelah terjadinya ijtimak(konjungsi). Rukyah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Pemakaian teleskop memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan mata telanjang. Semakin canggih teleskop yang digunakan semakin akurat hasilnya. Rukyah hanya dapat dilakukan menjelang dan saat matahari terbenam (Magrib). Hilal hanya nampak setelah Magrib, karena intensitas sinar Hilal sangat redup dibanding cahaya Matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila Hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki bulan(kalender) baru Hijriyah. Sebaliknya, jika Hilal tak tampak maka awal bulan ditetapkan pada hari berikutnya.

Sejalan dengan kemajuan sain dan teknologi, khususnya terkait dengan ilmu astronomi, maka untuk mengamati pergerakkan benda-benda langit termasuk bulan semakin mudah dan akurat. Posisi bulan terhadap bumi dapat dipantau 24 jam, tanpa dihalangi kemungkinan gangguan cuaca akibat awan ataupun hujan. Hal ini menggeser perdebatan apakah hilal nampak atau tidak, menjadi pada posisi berapa derajat hilal dianggap terlihat dari bumi. Karena itu untuk menetapkannya tidak lagi menunggu hari H-1, karena jauh hari posisi bulan sudah dapat dipastikan.

Perdebatan kini antara kelompok wujudul hilal dengan Imkanur Rukyah. Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima’ qablal ghurub) dan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Sedangkan Imkanur Rukyah sejatinya sama dengan Wujudul Hilal, hanya saja dengan syarat, pada saat Matahri terbenam, ketinggian Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung)  Bulan-Matahari minimum 3 derajat, atau pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak. Syarat-syarat ini dibuat dengan asumsi bahwa pada posisi tersebut bulan sabit mulai terlihat dari bumi.

Dalam era di mana masyarakat memerlukan kepastian kapan jatuhnya Idul Fitri, karena terkait dengan pemesanan tiket mudik, acara-acara kenegaraan, kemasyarakatan, dan keluarga. Maka kearifan para ulama dan pemuka agama diuji. Demi kemaslahatan dan kepentingan umum maka para ulama diharapkan untuk tidak lagi menonjolkan baik ego pribadi maupun ormasnya, dengan cara musyawarah dan mufakat diharapkan tidak ada lagi perbedaan kapan dimulainya Ramadhan dan kapan jatuhnya Idhul Fitri. Dengan demikian Ummat akan tentram disamping mendapatkan kepastian sehingga terjadi efisiensi, penghematan, dan tertibnya berbagai pelaksanaan ibadah baik di bulan Ramadhan maupun Idhul Fitri. Setiap kali menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, sindiran almarhum KH. Zainudin MZ yang penuh makna terngiang kembali. Katanya: Sementara orang-orang Amerika dan Rusia sudah menginjak-injak Bulan,  Ummat Islam masih intap-intip dan berdebat dimana posisi bulan?

Kemenangan Mahathir Muhammad Dan Konflik Elite Malaysia

Pengujung 1990-an, politik Malaysia ditandai dengan pertentangan antara Perdana Menteri Mahathir Muhammad dengan wakilnya Anwar Ibrahim. Pertentangan ini antara lain terkait dengan tsunami ekonomi yang melanda Malaysia. Anwar menawarkan solusi dengan melibatkan IMF, sementara Mahathir menolak.

Bagi Anwar, mengundang investor asing akan memberikan dampak positif antara lain menghindari kemungkinan dominasi kelompok tertentu di Malaysia dalam bidang ekonomi. Langkah ini diperlukan juga agar keterbukaan atau transparansi bisa dilakukan sehingga kronisme, nepotisme, kolusi, dan korupsi bisa dihindari. Tiga penyakit inilah yang terjadi selama ini dan yang kemudian mengakibatkan krisis ekonomi .

Anwar seakan menegaskan bahwa pemerintah telah membiarkan dan bahkan memberikan ruang bagi kronisme, kolusi, nepotisme, dan korupsi. Mahathir Muhammad sebagai PM dianggap gagal memimpin Malaysia, gagal membangun pemerintahan yang bersih, dan gagak menyejahterakan rakyat.

Atas sikapnya ini, Anwar disingkirkan dari kursinya sebagai Wakil PM, dipecat dari United Malays National Organisation (UMNO), dan bahkan kemudian dipenjara dengan tuduhan sodomi. Kesempatan emas bagi Anwar menjadi PM melanjutkan Mahathir pun tertutup, padahal dia putra mahkota yang memang diharapkan. Tidak sedikit yang berkomentar bahwa Anwar tidak sabar menanti kesempatan menjadi PM.

Namun, peristiwa ini justru menjadi titik tolak muncul dan berkembangnya keasadaran kolektif untuk melakukan konsolidasi gerakan demokrasi yang lebih substansial. Munculnya Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang pada masa awalnya dipimpin oleh istri Anwar menjadi contoh menguatnya arus oposisi kritis di Malaysia. Selama Anwar dalam tahanan, PKR secara meyakinkan berhasil menarik dan menghimpun serta memperkokoh dukungan kekuatan reformasi terutama dari kalangan profesional, pengusaha, akademisi dan intelektual dan mahasiswa.

Pada pemilu pascalengsernya Mahathir Muhammad, koalisi oposisi berhasil menaikkan jumlah kursi di parlemen secara sangat meyakinkan selama dua kali pemilu berturut-turut. Ini berkat kepemimpinan efektif oposisi Anwar Ibrahim sejak dia dibebaskan di era Abdullah Badawi.

Keberhasilan oposisi ini telah mendegradasi UMNO, karena konfidensi politik UMNO semakin melemah. Dan ini yang kemudian menimbulkan kekecewaan Mahathir, yang kemudian melengserkan Abdullah Badawi dan mendorong Najib Razak untuk mengambil kendali partai UMNO dan pemerintah sebagai PM. Di mata Mahathir Muhammad, Badawi dianggap gagal membesarkan UMNO, atau paling tidak menjaga dan merawat kebesaran UMNO.

Konflik belum terasa di lima tahun pertama tahun 2000-an, terutama di kalangan elite UMNO karena Badawi sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap Mahathir. Bahkan tak satu pun yang menentang Mahathir ketika Badawi harus dikalahkan di kongres UMNO.

Kejengkelan Mahathir terhadap kepemimpinan UMNO memang tak terbendung, apalagi Badawi membebaskan Anwar. Karena itulah Badawi tidak diberi kesempatan untuk kedua kalinya.

Najib Razak yang kemudian terpilih melanjutkan kepemimpinan di UMNO dan pemerintah diharapkan mampu melakukan konsolidasi politik secara lebih efektif untuk mengembalikan kejayaan UMNO. Akan tetapi, Najib kembali mengecewakan Mahathir. Apalagi Najib terlibat dalam skandal korupsi besar.

Mahathir Muhammad kemudian mengekspresikan kejengkelannya lebih keras: ia keluar dari UMNO, membuat partai sendiri, melakukan demo besar Gerakan Bersih dan menuntut agar Najib turun dari jabatannya sebagai PM.

Tidak seperti Badawi, Najib melakukan perlawanan karena apa yang dilakukan Mahathir benar-benar menyudutkan Najib. Sejumlah pejabat dan petinggi partai dan pemerintah kemudian mengikuti jejak Mahathir keluar dari UMNO, dan sebagian lain dipecat oleh Najib karena mengkritik dan bertanya tentang skandal ekonomi.

Musuh politik Najib pun menjadi lebih besar, bukan hanya berasal dari pecahan UMNO sendiri melainkan juga kubu Anwar.

Koalisi Unik

Najib Razak menjadi common political enemy, baik bagi Mahathir Muhammad maupun bagi Anwar Ibrahim. Kerena itulah, dua tokoh yang telah berseberangan tajam sejak pengujung 1990-an ini secara kontroversial melakukan pertemuan dan “wawuhan politik” dan bersepakat untuk sama-sama menjatuhkan Najib melalui pemilu. Ada beberapa hal prinsip yang mempertemukan keduanya, antara lain:

  1. Lupakan pertentangan masa lalu dan pernyataan maaf dari Mahathir atas apa yang telah dilakukan terhadap Anwar.
  2. Berkomitmen membangun Malaysia yang besar, demokratis, dan bersih.
  3. Berkomitmen mengalahkan dan mengakhiri kepemimpinan UMNO dalam pemerintahan melalui Pemilu.
  4. Menerima proposal bergabungnya Mahathir dengan partainya ke koalisi oposisi.
  5. Jika oposisi memenangkan Pemilu maka yang akan menjadi PM adalah Mahathir dan bertindak sebagai wakilnya adalah istri Anwar. Selanjutnya, Mahathir akan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Anwar (setelah keluar dari penjara rezim Najib, dengan tuduhan yang sama: sodomi pada 2015).
  6. Salah satu langkah yang segera dilakukan Mahathir jika berhasil memenangkan pemilu ialah reformasi hukum. Kasus mega korupsi Najib tentu saja menjadi prioritas untuk segera ditangani secara hukum.

Tentu saja ini menggambarkan secara gamblang bahwa perseteruan elite politik antara Mahathir Muhammad dan Najib Razak semakin memanas hingga jelang Pemilu Rabu kemarin. Apa yang terjadi ini tidak pernah ada preseden historisnya di Malaysia. Begitu pula kerjasama tokoh oposisi reformis (Anwar) dengan tokoh status quo (Mahathir) untuk meruntuhkan UMNO, sepengetahuan penulis merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah di Malaysia.

Konflik terbuka antara Najib dan mentor politiknya Mahathir tak bisa distop karena masing-masing menjadi rival memperebutkan kursi PM. Hari-hari yang singkat masa kampanye dimanfaatkan betul oleh keduanya untuk meyakinkan publik menjadi pendukung politik mereka. Bahkan, jauh sebelum masa kampanye, mereka berdua sudah saling menyerang.

Reaksi masyarakat pun sudah barang tentu berbeda. Ada kalangan yang cenderung skeptis terhadap apa yang dilakukan oleh para politisi selama ini dan terhadap pemilu. Mereka yang mayoritas kalangan pemuda berpandangan bahwa para politisi asyik dengan dirinya sendiri dan tidak sungguh-sungguh membela kepentingan bersama. Karena itu mereka tidak yakin akan terjadi perubahan pascapemilu. Namun demikian, tidak sedikit yang ternyata berpandangan bahwa pemilu tidak bisa dihentikan karena ini merupakan instrumen penting perubahan.

Pada akhirnya, koalisi unik Mahathir-Anwar ini membuahkan hasil dan benar-benar meruntuhkan UMNO. Ini prestasi yang sangat prestisius dan mengejutkan banyak pihak. Partai yang sejak kemerdekaan dan dalam waktu yang panjang berkuasa, kemarin benar-benar runtuh.

Rontoknya suara UMNO sejak dua pemilu sebelumnya, melalui tangan dingin dan insting tajam Anwar Ibrahim yang kemudian disempurnakan Mahathir Muhammad. Ambruknya dominasi UMNO dengan koalisi Barisan Nasional-nya (BN), memberi sinyal kuat atas ekspektasi publik untuk terjadinya perubahan mendasar Malaysia ke depan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan sementara Mahathir—sebelum kemudian akan dilanjutkan oleh Anwar.

Masa transisi politik dan pemerintahan akan dilalui dengan agenda kongkret untuk memenuhi hajat masyarakat. Konflik elite politik diakhiri dengan hasil pemilu yang memihak Mahathir Muhammad dengan koalisi oposisinya.


Oleh: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim (Sekretaris Yayasan CDCC), Associate Professor FAH UIN Jakarta, Peneliti Malaysia

Sumber: Geotimes.co.id

Berkuasa Lagi, Pengamat: Dr M Berpeluang Bentuk Dinasti Baru

Mahathir Mohamad resmi dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia pada Kamis malam 10 Mei 2018.

MAKASSAR– Mahathir Mohamad resmi dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia pada Kamis malam 10 Mei 2018, menyusul kemenangannya atas Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilu yang digelar pada Rabu lalu, ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan yang dipertuan Agung Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan.

Terpilihnya kembali sebagai PM Malaysia, memungkinkan Mahathir Mohammad mengukuhkan dinasti politik.

Guru Besar Hukum Internasional Unhas, Prof Syamsuddin Muhammad Noor, khawatir, Mahathir menjadi PM, bukan lagi untuk membangun kredibilitas Malaysia di panggung politik internasional.

“Dia akan membentuk posisi dinasti dirinya untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Masa depan Malaysia terancam,” jelas Syamsuddin, malam tadi.

Memang, Doktor (Dr) M, julukan Mahathir, membawa kemajuan bagi Malaysia. Di kancah internasional dan OKI, memiliki ketangguhan politik. Dipandang sebagai antibarat, karena konsistensinya tinggi.

Sedangkan Najib Razak, tipe pemimpin yang menganut modernitas, solidaritas tinggi terhadap negara Asean, dan berdiplomasi fleksibel dengan Indonesia.

Hanya saja, kata Syamsuddin, setelah Najib lengser, tentu menimbulkan banyak kecemasan. Terutama soal loyalitas Malaysia terhadap negara Asean.

“Karena satu-satunya yang diharapkan membawa masa depan Malaysia lebih baik adalah Najib, bukan sekadar pembangunan saja, tetapi dinamika politik tetap terjaga,” ungkapnya.

Malaysia selama ini hanya terbentuk oleh duo aktor, yakni Mahathir dan Najib. Khusus Anwar Ibrahim, dia terlalu cepat diturunkan dari panggung politik.

Padahal, Anwar didukung oleh kelompok-kelompok Islam terutama kalangan etnis Tionghoa.

Terpisah, Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan, hasil Pemilu Malaysia memberikan gambaran dan harapan adanya perubahan yang signifikan terhadap Malaysia ke depan.

Mahatir akan didampingi istri tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, Wan Azizah Wan Ismail. Anwar sudah masih ditahan dan baru bebas pada 8 Juni mendatang.

Meski Anwar merupakan mantan rival politik Dr M, kepemimpinan kedua orang tersebut akan menjadikan pemerintahan transisi yang berusaha melakukan reformasi hukum yang sebetulnya.

“Itu semua digelorakan oleh Anwar Ibrahim dulu, termasuk iklim demokrasi, situasi pembangunan, ekonomi yang memihak kepada keadilan bisa terwujud,” katanya.

Keduanya kata dia memang menyiapkan peralihan kepemimpinan dari Mahathir ke Anwar Ibrahim karena sudah ada kontrak politik.
“Mahathir harus menyiapkan Anwar untuk menggantikannya lantaran usianya yang sudah tua,” sebut dosen yang pernah mengambil konsentrasi Sejarah dan Politik Asia Tenggara itu.

Diakuinya juga, ketika pemerintahan dikendalikan oleh Anwar, maka upaya lebih lanjut dilakukan perubahan yang fundamental terhadap Malaysia.
Melalui tangan Anwar nanti diharapkan menjadi jembatan munculnya pemimpin Malaysia lebih mudah.

“Karier politik Anwar sudah lama sekali. Dimulai tahun 1970-an yang sangat cemerlang waktu itu menggerakkan kaum muda, menawarkan perubahan di Malaysia,” bebernya.

Najib pun juga begitu, tetapi Anwar bersebrangan secara politik dengan Najib, karena Najib status quo, Anwar fokus terhadap rakyat kecil.

Tentunya, masa depan Malaysia akan menjunjung tinggi demokrasi selama Mahathir tidak melakukan pengkhianatan. Bisa jadi, Dr M akan memberikan jalan kepada Anwar, lalu memilih pensiun.
Menurut hematnya, Mahathir memang harus melakukan pilihan secara elegan, dan dia menikmati masa tuanya sambil memperhatikan Malaysia ke depan.

“Jika begitu, maka kekuatan civil society akan mendapat tempat bahkan lebih menjanjikan,” jelasnya.

Dengan pikiran Anwar, demokrasi Malaysia akan berbasis pada nilai Asia. Termasuk nilai keislaman, dan kemelayuan.

“Pikiran ini membuat negara barat terkezima. Dalam konteks hubungan negara akan diterima oleh barat dan Asean, karena nilai universal, apalagi Islam yang moderat. Intinya Anwar ini tidak tertolak. Diterima oleh banyak negara,” bebernya.

Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pernah melakukan perbandingan sastra politik antara Indonesia dan Malaysia itu menambahkan, pengaruh Anwar dengan negara timur dan barat diterima dengan baik.

Dia bisa membangun kekuatan secara internasional dan sangat diperhitungkan. (gun/zuk)


Oleh: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim (Sekretaris Yayasan CDCC)

FAJARONLINE.CO.ID | Author : Rasid

 

Apakah Masih Perlu Sidang Isbat?

Oleh: Dr. Muhammad Najib
Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI

“Isbat” dalam Bahasa Arab berarti penetapan atau penentuan. Karena itu secara sederhana sidang isbat dapat dimaknai sebagai sidang untuk menetapkan atau menentukan awal bulan pada kalender Hijriyah.

Sejarah sidang istbat dimulai tahun 1950-an. Inisiatif ini diambil pemerintah untuk menjembatani perbedaan di antara ormas-ormas Islam dalam menentukan awal bulan kalender Hijriyah. Masalah ini menjadi penting saat menentukan awal Ramadhan untuk memulai puasa, Syawal untuk menetapkan Idhul Fitri, dan Zulhijjah untuk menetapkan Hari Raya Idhul Adha.

Saat itu ada dua kelompok besar, yaitu yang menggunakan metode Hisab (perhitungan) astronomi dan metode rukyah (mengamati) langsung posisi bulan. Inisiatif ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, untuk menghindari perbedaan dalam penentuan ramadhan dan Idhul Fitri berkembang ke arah lain. Meskipun kadang-kadang dalam sidang isbat disepakati untuk tidak sepakat yang berimplikasi pada perbedaan penetapan Idhul Fitri. Yang juga perlu disadari sidang isbat sebelum ramadhan dan Idhul Fitri hanya ada di Indonesia, yang bisa juga disebut sebagai kearifan lokal.

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan (sain dan teknologi) khususnya ketika teknologi satelit dimanfaatkan untuk mengamati posisi bulan terhadap bumi yang dapat dilakukan setiap saat tanpa terhalang cuaca buruk seperti mendung atau hujan. Perbedaan pendekatan Hisab dan rukyah murni sudah tidak relevan lagi, karena rukyah (pengamatan) posisi bulan dapat dilakukan kapan saja. Apalagi kini dikembangkan berbagai program yang berbasis komputer yang dikenal dengan perangkat lunak, sehingga masyarakat awam dapat ikut mengamati posisi bulan secara mudah.

Petugas dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang mengamati posisi hilal (bulan) saat rukyatul hilal untuk menentukan Idul Fitri 1 Syawal (Ilustrasi).

Merespons perkembangan ini, sejak tahun 1972, Kementrian Agama membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Hisab dan Rukyah (BHR). Badan ini mengikuti perkembangan metodologi penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah termasuk penggunaan instrumen yang digunakan akibat perkembangan teknologi. Masalahnya kemudian bergeser, tidak lagi perbedaan antara kelompok hisab dan rukyah, akan tetapi antara kelomok wujudul hilal dan kelompok imkanu rukyah.

Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum Matahari terbenam (ijtima’ qablal ghurub) dan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Sedangkan imkanur rukyah sejatinya sama dengan wujudul hilal, hanya saja dengan syarat, pada saat matahri terbenam, ketinggian bulan disyaratkan berada pada posisi di atas cakrawala minimum dua derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum tiga derajat, atau pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak. Syarat-syarat ini dibuat dengan asumsi bahwa pada posisi tersebut bulan sabit mulai terlihat dari bumi.

Menurut Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin (Republika, 7 Mei 2018), ramadhan dan Idhul Fitri tahun ini sampai 2021 akan sama, dalam arti tidak ada perbedaan disebabkan posisi bulan yang menyebabkan kriteria dua kelompok besar di atas terpenuhi. Jika demikian adanya, apakah sidang isbat masih diperlukan?

Dalam era digital seperti sekarang ini, masyarakat memerlukan kepastian. Sehingga, semakin cepat diukumkan tentu akan semakin baik, karena mereka dapat merencanakan berbagai program kenegaraan, kemasyarakatan, keluarga maupun pribadi secara lebih dini. Lebih dari itu, sidang isbat yang berlangsung sementara ini kurang mendidik, seolah tokoh-tokoh Islam kurang mengikuti perkembangan teknologi atau menolak kemajuan teknologi. Apalagi biaya sidang ssbat sendiri sangat besar sehingga menguras kas negara.
Jika sudah tidak ada lagi perbedaan, mengapa mulainya ramadhan dan Idhul Fitri tidak segera diumumkan.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Kelompok Marjinal Politik Malaysia

PEMILU Malaysia tinggal menghitung hari. Dua kekuatan politik penting terus menyiapkan diri untuk memenangkan Pemilu.

Nampak Najib dan Mahathir memiliki konfidensi yang cukup tinggi untuk meraih suara terbanyak meskipun masing masing belum terlalu yakin apakah berhasil meraih 2/3 dari 222 kursi yang diperebutkan.

Dua Pemilu sebelumnya, meskipun masih meraih suara terbanyak,  UMNO dan BN tidak berhasil mencapai 2/3 suara. Kekuatan oposisi justru menanjak. Dan Pemilu Mei 2018 benar-benar akan menjadi momentum pertaruhan terutama bagi UMNO dan BN masihkah akan memimpin Malaysia ke depan?

Di samping adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang harus menjadi perhatian kontestan, ada dua elemen atau kelompok masyarakat yang menurut hemat penulis, termarjinalkan secara politik. Dua kompok ini ialah kelompok perempuan dan kelompok kaum muda.

Kaum Perempuan
Isu perempuan dan politik atau gender dan politik sudah lama diperbincangkan oleh berbagai kalangan secara meluas. Ada kalangan yang memperdebatkan secara normatif keagamaan dan berpandangan bahwa perempuan Haram hukumnya menjadi pemimpin.

Tidak sedikit juga yang menolak pandangan ini dengan mengatakan bahwa Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan. Pandangan pengharaman peran-peran publik perempuan bisa dijumpai di banyak tempat bahkan di Indonesia dan Malaysia, meskipun mendapatkan dukungan yang sedikit.

Secara umum, justru antusias untuk memperbincangkan dan memperjuangkan peran politik perempuan.

Ide gender equity dan anti diskriminasi terhadap perempuan sudah menjadi perhatian publik dan karena itu haruslah ada langkah-langkah afirmatif agar terjadi percepatan meskipun pada kenyataannya tidak terlalu mudah.

Banyak faktor tentunya yang menjadi hambatan masih lambatnya affirmative action untuk peran politik perempuan.

Catatan dari the Inter-Parliament Union yang dilansir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa partisipasi perempuan di parlemen tahun 2008 mencapai 17.2 persen. Lalu mengalami kenaikan menjadi 19.25 persen tahun 2012 dan 22.7 persen tahun 2015. Bagaimana gambaran peran perempuan di parlemen di Malaysia?

Saat Pemilu 1959 semua partai menjanjikan untuk memberikan kesempatan bagi calon-calon perempuan. Akan tetapi masih sangat terbatas. Setelah Pemilu 1964 situasinya sama, belum cukup menggembirakan. Pemilu 2013 hanya ada 23 anggota parlemen perempuan (10.4 persen) dari 222 kursi yang diperebutkan.

Jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara,  peran perempuan di Parlemen Malaysia masih sangat rendah,  di bawah Indonesia (17,1 persen). Angka tertinggi adalah Timor Leste (38.5 persen), menyusul Filipina (27,2 persen), Laos (25 persen), Vietnam (24.4 persen), Singapura (24,3 persen), Kamboja (20,3 persen), Indonesia (17,1 persen) dan Malaysia (10,4 persen).

Demografi anggota parlemen perempuan sejak Pemilu 1959 memang mengalami kenaikan dari 2 persen menjadi 2,9 persen Pemilu 1964. Pada Pemilu berikutnya tahun 1969 menurun menjadi 1,38 persen.

Pemilu berikutnya menanjak cukup signifikan hingga mencapai 11 persen pada pada Pemilu 2004. Kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 20,6 persen pemilu 2008 dan 10,4 persen Pemilu terakhir Pemilu tahun 2013 di era pemerintahan Najib.

Jumlah perempuan terdidik di Malaysia sebetulnya cukup banyak,  perempuan juga menjadi backbone di UMNO dan BN dan ada beberapa perempuan yang menduduki jabatan birokrasi dan menjadi Menteri dan bahkan pengurus partai. Akan tetapi,  ternyata tidak berpengaruh untuk menaikkan jumlah perempuan di parlemen.

Sayap perempuan UMNO nampaknya juga masih marjinal. Mereka melakukan “house-to house campaign” untuk mendulang suara UMNO-BN. Tapi political advantage perempuan masih sangat terbatas. Masih dikhawatirkan, kelompok perempuan ini masih tetap marjinal dalam panggung politik di Malaysia ke depan.

Kaum Muda
Kaum muda saat ini termasuk kaum pinggiran secara politik karena rendahnya partisipasi mereka. Mereka adalah “reluctant generation of voters.” Ada beberapa faktor antara lain.

Pertama,  undang-undang atau peraturan universitas dan kolej yang menegaskan depolitisasi kampus. Alih-alih membuat organisasi politik,  diskusi politik terutama yang memperbincangkan situasi dan perkembangan politik dalam negeri sukar sekali terjadi di kampus, tidak seperti kampus-kampus di Indonesia yang justru jauh lebih progresif dan liberal terutama pasca reformasi.

Keengganan mahasiswa ini malah justru mengarah kepada sikap apatis.

Tahun 2012 sebetulnya terjadi amandenen bahwa mahasiswa boleh menyalurkan aspirasi politik mereka melalui partai-partai yang tersedia,  akan tetapi tetap tidak boleh mendirikan organisasi.

Kedua,  merosotnya tingkat kepercayaan kaum muda (66 persen) kepada para politisi. Mereka berkeyakinan bahwa para politisi  tidak akan banyak membantu menghadirkan perubahan penting Malaysia. Bahkan Pemilupun, dalam keyakinan mereka, tidak akan mempengaruhi kebijakan politik pemerintah (71 persen); perubahan tidak akan terjadi pasca pemilu. Bagi mereka,  politisi tidak akan memberikan kepedulian kepada kaum muda (69 persen).

Mereka yakin politisi tidak akan pernah mendengar harapan mereka agar pemerintah mengurangi pengangguran dan memberikan lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup, mengurangi beban hidup yang semakin tinggi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Data pendaftar Pemilu yang dibuat KPU menggambarkan bahwa anak-anak muda usia 21-39 tahun mencapai 41 persen, usia 40-59 tahun (39 persen), usia 60-79 (18 persen) dan di atas usia 80 tahun mencapai 2 persen.

Pada Pemilu 2013 pemilih usia 21-39 tahun mencapai 30 persen dan untuk pemilu 2018 mencapai 40 persen. Ini bisa dipahami karena pada tahun 2012 mereka yang berusia 15-29 tahun merupakan generasi terbesar di Malaysia.

Dan lima tahun kemudian, semua mereka ikut memilih. Demografi pemilih untuk pemilu 2018 menggambarkan bahwa ada 18,7 juta orang pemilih yang mendaftar hingga akhir tahun 2017. Lebih 40 persen usia 21-39 tahun. Tapi yang tidak mendaftar mencapai  3,8 juta.

Dari 3,8 juta ini terdapat 67 persen berusia 21-30 tahun dan di atas 31 tahun mencapai 33 persen. Gambaran ini, belum termasuk kaum muda yang sudah mendaftar akan tetapi, karena berbagai alasan sebagaimana yang sebagian dijelaskan di atas, belum tentu menggunakan hak suara mereka.

Kelompok ini sangat menentukan hasil Pemilu. Jika partai partai berhasil meyakinkan mereka,  maka suara yang akan diperoleh akan sangat signifikan dan menentukan kemenangan Pemilu Mei 2018. Wallahu a’lam.[***]


Oleh: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim (Sekretaris Yayasan CDCC), Associate Professor FAH UIN Jakarta, Pakar Peneliti Malaysia

Sumber: RMOL.CO

Ke Mana Pemilih Pemula Malaysia

Foto: Net

“LET old mistakes be replaced by new imp

rovement,” ini adalah ajakan Isham Jalil, Presiden Sukarelawan Malaysia.

Dia bukan satu satunya anak muda yang merasa gerah dengan perkembangan politik Malaysia, terutama menjelang Pemilu 2018 yang akan diselenggarakan bulan Mei.

Media sosial menjadi tempat yang sangat tepat dan nyaman bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan harapan, ekspektasi dan bahkan sikap politik mereka. Selain Isham, ada Maryam Lee yang sangat dikenal dengan slogan#UndiRosak yang telah diviralkan secara meluas di Youtube.

Maryam pun mengalami “cyber attack” dikriminalisasi akibat kampanyenya ini bahkan, konon, dari aktivis oposisi misalnya “deserved to be raped.” Bagaimana sebetulnya sikap anak-anak muda Malaysia saat ini?

Kekecewaan Politik
Anak-anak muda antara usia 20-30 tahun –yang menurut hitungan Komisi Pemilu mencapai 2/3 dari 3,8 juta penduduk– merasa hopelessterhadap perkembangan politik Malaysia ke depan pasca Pemilu.

Pemilu tidak akan mengubah apa-apa. Banyak kesalahan masa lampau yang dilakukan oleh pemerintah yang masih terjadi sekarang dan bahkan ke depan. Di antara kesalahan ini ialah ketidak mampuan pemerintah menciptakan keadilan sosial, ekonomi dan politik.

Masih banyak masyarakat yang dalam waktu panjang terpinggirkan oleh sistem atau struktur politik yang diterapkan.

Upaya-upaya koreksi baik yang dilakukan oleh masyarakat (para tokoh, cendikiawan, mahasiswa) melalui berbagai saluran (termasuk Demo Bersih) maupun oleh kekuatan oposisi, selalu saja tidak diperhatikan. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang kemudian ditangkap dan dipenjara.

Hal ini terjadi sejak era Mahathir sebetulnya. Suara kritis mahasiswa/kaum muda dan tokoh-tokoh dibungkam. Salah seorang korbannya ialah Anwar Ibrahim yang hingga sekarang masih dipenjara.

Pengalaman pahit yang dialami kaum muda antara tahun 2010-2013 telah meyakinkan kaum muda bahwa sistim politik yang diterapkan tidak bisa dipercaya melakukan perubahan.

Semula mereka sangat berharap kehadiran partai-partai oposisi. Akan tetapi, meskipun berhasil menaikkan perolehan suara yang cukup signifikan, UMNO dan Barisan Nasional masih mendominasi.

Kehadiran Mahathir sebagai pemimpin oposisi saat ini justru memperkuat ketidakpercayaan anak-anak muda kepada partai-partai politik. Bagaimana mungkin seorang otoritarian yang sudah berusia lanjut seperti Mahathir bisa diharapkan memimpin negeri? Bagaimana mungkin seorang yang telah terbukti melakukan tindakan represif selama berkuasa terhadap kekuatan pro demokrasi mampu mengarahkan Malaysia menjadi sebuah negeri yang kuat.

Mereka skeptikal baik terhadap partai pendukung status quo (UMNO dan BN) maupun kepada partai-partai oposisi. Bagi anak-anak muda, para politisi Malaysia terlalu banyak bicara dan sedikit sekali berbuat.

Malah dalam pandangan anak-anak muda, para politisi itu “childish, they just want to attack their opponents.” Mereka tidak bisa diharapkan untuk melakukan perubahan.

Hasil survei Merdeka Centre dan Watan memberikan gambaran bahwa bagi anak-anak muda Pemilu tidak akan menghasilkan perubahan. 70 persen anak-anak muda tidak tertarik soal politik. Mayoritas mereka mengatakan “politics is confusing.”

Yang menjadi perhatian mereka adalah soal-soal kesempatan kerja yang tak menjanjikan, soal ketidakadilan, soal inflasi; mampukah partai-partai politik menjawab tuntutan penyediaan kesempatan kerja yang merata, mampukah partai-partai itu menyediakan pekerjaan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan, mampukah mereka menyediakan rumah dan jaminan bisa menabung? Pertanyaan dan tuntutan pragmatis seperti inilah yang selalu menggelisahkan kaum muda.

Sebetulnya, UMNO memperoleh peluang menarik perhatian anak-anak muda ini. Program Barisan National yang dilansir yaitu Transformasi Nasional 2050 (TN 50) merupakan program riil pemerintah Malaysia yang memberikan arah Malaysia ke depan.

Namun demikian, performan politisi dan pejabat-pejabat pemerintah yang, misalnya, terlibat dalam korupsi dan mementingkan diri dan kelompoknya membuat anak-anak muda tetap bersikap skeptikal. Karena itu, mereka cenderung tidak akan memberikan hak suara mereka dalam pemilu mendatang.

Anak-anak Muda dan Pemilu
Generasi muda sebetulnya merupakan kelompok potensial atau “electoral pie” yang sangat menentukan hasil Pemilu. Kemenangan Obama, misalnya, adalah karena didukung oleh 60 persen (12 juta) anak-anak muda pada pemilu 2008 yang lalu.

Di Malaysia, Pemilu ke 13 di Sungai Besar dukungan anak-anak muda Cina mencapai lebih 23 persen, naik dari 15 persen ke 38 persen. Kemudian di Kuala Kangsar juga sama, lebih 18 persen anak-anak muda menyumbang ke BN.

Akan tetapi, dengan menurunnya kepercayaan mereka kepada partai-partai, politisi dan juga pemerintah karena berbagai faktor sebagaimana diurai di atas, maka Pemilu 2018 di Malaysia terancam oleh golput yang berasal dari anak-anak muda potensial.

Kemungkinan saja, meskipun mereka sudah mendaftar akan tetapi belum tentu mereka benar-benar akan pergi ke bilik suara untuk memberikan pilihan mereka. Sistem Pemilu yang diterapkan bagi mereka terlalu ribet dan tidak menarik perhatian mereka di era digital sekarang ini.

Seharusnya dengan pemanfaatan high technology Pemilu bisa diselenggarakan lebih sederhana, efisien, efektif, fun, dijamin jurdil, partisipatoris.

Kekuatan partai-partai di samping secara terus menerus berkonsolidasi secara internal untuk memenangkan Pemilu, juga harus menghitung dengan benar dan mencari cara yang tepat dan cepat menarik suara anak-anak muda. Inklinasi politik, pengaruh media, imajinasi dan ekspektasi kaum muda dan kritik mereka selama ini haruslah menjadi pelajaran penting bagi partai apapun untuk bisa masuk dan memikat hati agar kaum muda memberikan dukungan dalam pemilu 2018 nanti. Kita lihat, wallahu a’lam.


Oleh: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim (Sekretaris Yayasan CDCC), Associate Professor FAH UIN Jakarta, Peneliti Malaysia

Sumber: RMOL.CO

Sulitnya Memilih Cawapres Jokowi

Walau batas akhir pendaftaran pasangan capres-cawapres untuk Pemilu 2019 masih lama (lebih dari tiga bulan), akan tetapi serunya persaingan diantara capres maupun cawapres sudah terasa.

Jokowi sebagai capres petahana yang sudah mengantongi tiket untuk maju, tentu memiliki magnit paling kuat dibanding calon penantangnya yang belum jelas, disamping belum memiliki kepastian untuk mendapatkan tiket.

Mendukung petahana bagi partai-partai politik jauh lebih aman dan lebih nyaman. Jaminan dukungan logistik, dukungan aparatur negara, ditambah dukungan media utama, serta elektabilitas Jokowi masih tertinggi berdasarkan sejumlah servei dibanding kandidat lain. Meskipun demikian, posisinya masih belum aman.

Alasan-alasan inilah yang menyebabkan Nasdem, Hanura, PKB, PPP, Golkar, dan PDI Perjuangan kini berada di sisi petahana. Mungkin saja ada alasan lain bagi tiap-tiap partai untuk merapat ke Istana yang bisa saja ditambahkan.

Banyaknya partai yang sejak dini mendukung Jokowi untuk maju yang kedua kalinya, mengakibatkan sulitnya memilih calon wakil presiden yang ideal. Yang dimaksud ideal di sini adalah cawapres yang memiliki basis berbeda dari Jokowi. Jika Jokowi berasal dari basis Nasionalis Sekuler, maka idealnya cawapresnya berasal dari basis Nasionalis Religius.

Perlu diingat, kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu tidak bisa dilepaskan dari figur Yusuf Kalla (JK) yang diterima oleh kelompok NU, Muhammadiyah, dan HMI. Figur JK waktu itu yang berperan meredam isu PKI yang cukup merepotkan. Kini isunya bertambah lagi seperti pro China dan anti Islam.

Pada saat bersamaan gelombang populisme yang dipicu dan dipacu oleh masifnya penggunaan media sosial yang mengakibatkan besarnya pengaruh isu SARA dalam Pilpres mendatang. Karena itu, masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Setidaknya, aspirasi kelompok NU,  Muhammadiyah, dan HMI perlu diakomodir, mengingat bukan saja mereka besar dalam jumlah, akan tetapi juga punya organisasi dan networking yang rapi yang dapat digerakkan dengan efektif.

Lalau bagaimana Jokowi seharusnya memilih JK baru atau JK junior yang akan menolongnya meraih kemenangan? Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan: Pertama jangan memilih cawapres dari partai pendukung.  Sampai kini PKB, PPP, Golkar, dan Hanura sudah menyodorkan nama untuk dipinang sebagai cawapres, meskipun PDI Perjuangan dan Nasdem belum berbicara ke publik terkait masalah ini, bukan berarti mereka tidak menyiapkan. Saling kritik diantara partai pendukung jagonya masing-masing sudah muncul ke publik, dan semakin lama akan semakin keras. Jika Jokowi memilih satu diantaranya, maka dapat menimbulkan kekecewaan bahkan luka yang dalam bagi mereka yang tidak dipilih. Kedua, jangan memilih cawapres dari kelompok yang sama, karena hal ini tidak akan memberikan konstribusi suara tambahan. Perlu disadari bahwa Jokowi dipandang berasal dari kelompok Nasionalis Sekuler, karena itu ia harus memilih cawapres yang berasal dari kalangan Nasionalis Religius. Dengan kata lain pasangannya harus berasal dari komunitas santri mengingat Jokowi berasal dari kelompok abangan jika menggunakan istilah antropologi yang dikenalkan oleh Clifford Geertz. Lebih ideal lagi sang cawapres berasal dari luar Jawa,  mengingat Jokowi sendiri sudah mewakili Jawa. Ketiga, jangan buru-buru menetapkan pasangan. Jika terlalu dini diputuskan, hal ini akan memiliki dua resiko. Resiko pertama, partai-partai yang kini sudah berada di sisinya, bisa balik badan karena kecewa. Resiko kedua, calon lawannya akan mengubah strategi dengan cara mengubah pasangan capres dan cawapresnya. Hal inilah yang sejatinya terjadi di DKI. Sandiaga Uno yang semula dipersiapkan menjadi cagub oleh Gerindra, pada detik-detik terakhir ditarik menjadi cawagub, sementara Anies Baswedan didorong sebagai cagubnya. Apa yang terjadi pada Pilgub di DKI, bisa saja terulang pada Pilpres mendatang.

Merujuk pada kalkulasi politik di atas, maka suasana saling menunggu tidak terhindarkan. Hal ini akan mengakibatkan lambannya keputusan capres-cawapres hingga di hari-hari atau bahkan menit-menit terakhir batas pendaftaran. Karena itu, publik harus bersabar menanti sampai awal Agustus mendatang.


Dr. Muhammad Najib
Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization),
mantan Anggota Komisi I DPR RI

Permohonan Maaf Sukma Melegakan

SukmaDengan suara bergetar dan sambil menitikan air mata Sukmawati Soekarnoputri menyatakan mohon maaf lahir dan batin kepada Ummat Islam atas puisinya yang diberi judul ‘Ibu Indonesia’ yang telah memantik kontroversi dan protes.

Kebesaran hati putri Proklamator ini tentu sangat melegakan kita semua, kesungguhannya patut mendapatkan respon positif dengan menghentikan polemik yang menyita perhatian dan energi, sehingga kita bisa kembali memberikan perhatian kita untuk membangun bangsa dan negri tercinta Indonesia.

Sebagai seorang peneliti politik, saya melihat masalah ini sebagai sebuah fenomena politik terkait masalah proses nasionalisme yang belum selesai. Integrasi faham nasionalisme dan agama terutama Islam tampaknya masih harus dituntaskan. Walaupun sebagian besar ummat Islam dalam tataran filosofis terutama NU, Muhammadiyah, dan HMI telah menerima Pancasila sebagai “kalimatunsawa” atau “common platform” dalam kehidupan bernegara, akan tetapi sosialisasinya di tataran akar rumput tampaknya belum selesai. Masalahnya bertambah besar dengan masuknya faham-faham keagamaan baru yang datang dari sejumlah negara, dan munculnya organisasi-organisasi Islam baru yang menarik perhatian dan simpati generasi muda.

Meskipun demikian, dibanding sejumlah negara Muslim lain, Indonesia jauh lebih beruntung. Mesir dan Turki yang memiliki sejumlah kesamaan dengan Indonesia, sampai saat ini masyarakatnya terbelah menjadi dua kelompok besar, yaitu Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Religius. Dalam kontestasi politik, kedua kelompok ini selalu bersaing dan saling menghabisi. Di Indonesia, kedua kelompok ini telah lama saling mendekat dan bekerjasama.

Pancasila sejatinya merupakan kompromi politik yang dapat menjadi landasan filosofis maupun yuridis yang walaupun tidak memuaskan akan tetapi keduabelah pihak dapat dan telah menerimanya.

Bung Karno sendiri sebagai proklamator sejatinya mengambil posisi di tengah di antara keduanya. Bahkan menjadi mediator sehingga tercapai permufakatan yang masih bertahan sampai saat ini. Dukungan Bung Karno terhadap Piagam Jakarta merupakan salah satu bukti posisi politik Sukarno. Bahkan ketika mengeluarkan dekrit 5 Julu 1959 yang isinya pernyataan kembali ke UUD 1945, masih diikuti oleh anak kalimat bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945.

Walaupun sampai saat ini kelompok Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Religius di Indonesia juga selalu bersaing dalam kontestasi politik di tingkat nasional, akan tetapi sejatinya posisi keduanya juga telah saling mendekat, atau dengan kata lain terjadi proses moderasi. Sebagai contoh, PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar mewakili kelompok Nasionalis Sekuler memiliki organ bernama Baitul Muslimin yang mengurusi bidang dakwah dan aktifitas keagamaan. Sementara bagi kelompok Nasionalis Religius dikenal dengan slogan “Hubbul Wathon Minal Iman”, mencintai tanah air merupakan bagian dari iman.

Selain itu, sejak Reformasi tahun 1998 di mana tidak pernah muncul satu partai politik sebagai pemenang mutlak (perolehan suara lebih dari 50%), sehingga memaksa dilakukannya koalisi dalam pemerintahan. Kedua kelompok ini selalu terwakili dan saling mengakomodasi siapapun pemenangnya. Bahkan sampai saat ini, sebagian besar pakar politik meyakini pasangan Capres dan Cawapres harus mencerminkan kombinasi di antara keduanya jika ingin keluar sebagai pemenang.

Karena itu, reaksi terhadap puisi Sukmawati dan respon Sukmawati dapat dilihat sebagai bukti mutakhir tesis ini, sekaligus bukti semakin matangnya kita menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan yang masih tersisa.


Dr. Muhammad Najib
Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization),
mantan Anggota Komisi I DPR RI

Arah Pilpres Pasca Rakornas Gerindra

Foto: Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Dok Facebook).

Teka-teki apakah Probowo Subianto jadi maju sendiri sebagai capres atau lebih memilih sebagai king maker kini terjawab sudah. Keputusan Gerindra ini semakin mengerucutkan sejumlah kemungkinan menyongsong pilpres 2019 yang sudah harus menetapkan pasangan capres dan cawapres paling lambat pada awal Agustus tahun ini.

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi: Pertama, akan muncul  tiga pasang kandidat. Kandidat pertama tentu petahana yang kini sudah mengantongi tiket. Kandidat kedua Prabowo Subianto dengan menggandeng PKS atau PAN atau keduanya. Sementara kandidat ketiga, Gatot Nurmantyo yang didukung PAN, PKB, PKS, dan sejumlah partai lain baik partai baru maupun partai lama yang kini sudah merapat ke petahana. Walaupun sampai saat ini Gatot belum mengantongi tiket dari partai-partai yang ada, akan tetapi sosoknya yang kuat dan dukungan logistik yang besar membuatnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan tiket.

Kemungkinan kedua, muncul dua pasang kandidat. Selain petahana, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan PKS atau PAN menjadi penantangnya. Kemungkinan ini hanya terjadi, bila petahana sangat aktif dan agresif merangkul partai-partai yang sampai saat ini belum menentukan sikap. Hal ini akan menyebabkan Gatot kesulitan mendapatkan tiket.

Ketiga, hanya ada dua pasang calon, yaitu Gatot Nurmantyo atau Anies Baswedan yang akan menantang petahana. Hal ini akan terjadi bila Probowo Subianto memutuskan tidak maju. Walaupun Rakornas telah memberikan mandat kepadanya, akan tetapi Probowo sendiri tetap memberikan syarat apabila ia mendapatkan dukungan dari partai lain untuk mendapatkan tiket untuk maju. Hal ini sangat wajar mengingat tanpa dukungan partai lain Gerindra tidak bisa mengusung sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi aturan main Pilpred.

Menurut sejumlah servei, jika hanya ada dua pasang calon, misalnya antara petahana dengan Probowo maka Pilpres 2019 tidak akan seru, karena pemenangnya sudah dapat diduga saat ini. Pilpres akan menarik jika Gatot atau Anies turun ke gelanggang, maka semua kemungkinan bisa terjadi.


Dr. Muhammad Najib
Direktur Eksekutif CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization),
mantan Anggota Komisi I DPR RI